Yurisprudensi Mahkamah Agung newstempo


Yurisprudensi

Kumpulan Yurisprudensi Kebatalan Perjanjian Kebatalan Perjanjian Karena Tidak Memenuhi Syarat Objektif Sahnya Perjanjian, yaitu Kesepakatan Para Pihak, Sebagaimana Diatur dalam Pasal 1320 BW Putusan MA RI No. 3335 K/PDT/2003 Tanggal 14 Juni 2005 menyatakan bahwa perjanjian batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW.


Kumpulan Yurisprudensi tentang Harta Bersama hukumkeluarga.id

Yurisprudensi berasal dari bahasa lain, yakni iuris prudentia yang berarti pengetahuan hukum. KBBI menerangkan bahwa yurisprudensi artinya ajaran hukum melalui peradilan; atau himpunan putusan hakim. Laporan penelitian tahun 2010 yang diterbitkan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menerangkan bahwa pengertian yurisprudensi di.


Kumpulan Yurisprudensi Hki Bagian (Merek) PDF

Hal ini terlihat dalam putusan MA No. 170 K/Pdt/2017 (Hamzah vs Harjanto Jasin, dkk.) tanggal 10 April 2017; Putusan No. 734PK/Pdt/2017 (Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kodam III/Siliwangi TNIAngkatan Darat) tanggal 19 Desember 2017; dan Putusan No. 1318 K/Pdt/2017 (DrsAnak Agung Ngurah Jaya vs Anak Agung Putri dan A.A. Ngurah Made.


Blog Seputar Hukum dan Peradilan KUMPULAN YURISPRUDENSI PERKARA PERDATA

Tata urutan sumber hukum formal di Indonesia sebagai berikut: 1. Undang-Undang; 2. Adat Kebiasaan; 3. Yurisprudensi ; 4. Traktat; 5. Doktrin ahli hukum. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.


Buku Kumpulan Yurisprudensi 50+ Koleksi Gambar

Yurisprudensi semula merupakan doktrin yang berkembang dari ajaran "hukum yang dibuat oleh hakim" (judge made law). Montesquieu mengatakan. Kumpulan yurispurdensi ini akan terus berkembang karena setiap tahun Tim Yurispurdensi Mahkamah Agung melakukan penelitian terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung. Saya berharap para hakim agung dan


5 Kasus Menarik yang Jadi Yurisprudensi MA

JDIH 2.0. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat.


YURISPRUDENSI

Penipuan 2. Pembunuhan 1. Korupsi 1. Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan. Kata Kunci : pembelian dengan harga yang tidk wajar; unsur kesengajaan. 2/Yur/Pid/2018. 8012 โ€” 0. Barang yangdibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barangtersebut diperoleh dari kejahatan. Yurisprudensi Hukum Pidana Penipuan.


Buku Kumpulan Yurisprudensi Sacin Quotes

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI Tahun 1992 s/d 1997; 1999 s/d 2006, dan 2008 , yang di beri kode (Y) 2. Buku Himpunan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969-1991, Mahkamah Agung RI 1993, yang diberi kode (HKH) 3. Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah


Berisikan kumpulan kaidah hukum acara pidana yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah

Kumpulan yurisprudensi dan kaidah hukum penting dari berbagai putusan pengadilan di Indonesia Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum.


Buku Kumpulan Yurisprudensi 50+ Koleksi Gambar

Sinopsis: Pada akhir-akhir ini putusan-putusan perkara dalam bidang Tata Usaha Negara menjadi lebih diminati, tetapi kadang-kadang putusan yang satu dan yang lain tidak konsisten, sehingga menjadi pertanyaan masyarakat, dan menjadi objek diskusi, tidak saja dikalangan praktisi hukum yang menggeluti masalah Tata Usaha Negara, tetapi juga.


Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata Jilid I

Yurisprudensi Pidana. 536K/PID/2005. 2005. PERBUATAN PANITIA ANGGARAN YANG MENYUSUN DRAFT ATAU KONSEP ANGGARAN BELANJA DENGAN TIDAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SEBAB SUATU KONSEP TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH YANG SAH, MISALNYA.


Yurisprudensi Pengadilan Membedakan Wanprestasi dan Penipuan

Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepadapara ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukanoleh semua ahli waris. Yurisprudensi Waris Ahli Waris Pengganti. Kata Kunci : Cucu; Ahli Waris Pengganti. 2/Yur/Ag/2018. 5822 โ€” 0. Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuandari.


Yurisprudensi Mahkamah Agung newstempo

Berikut ini Kompilasi Yurisprudensi yang bersumber dari direktori JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lampiran Yurisprudensi dapat dilihat dari tautan "Unduh" dibawah in i. Kompilasi Yurisprudensi Tentang : Meski Kedudukan Para Penggugat Berbeda, Tetapi Sama-Sama Berkepentingan Atas Obyek Sengketa, Demi Tercapainya Peradilan Yang Cepat.


Yurisprudensi Mahkamah Agung newstempo

7 PMH yang Berkembang dalam Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan. Peran hakim sangat dominan. Konsep perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengikuti perkembangan yurisprudensi yang dibentuk pengadilan. Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Rosa Agustina dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum menyimpulkan konsep.


Yurisprudensi adalah putusan hukum yang menjadi pedoman bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang serupa. Di situs ini, Anda dapat menemukan berbagai yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, baik dalam bidang perdata, pidana, agama, maupun administrasi. Anda juga dapat mencari yurisprudensi berdasarkan nomor, tahun, jenis, atau kata kunci.


Kumpulan Yurisprudensi tentang Harta Bersama hukumkeluarga.id

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan yurisprudensi di lingkungan MA adalah Surat Edaran/Instruksi Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1972 yang dikeluarkan oleh Ketua MA Soebekti. Surat Edaran/Instruksi ini mengatur bahwa hanya MA yang berwenang untuk melakukan pengumpulan yurisprudensi, oleh karena fungsinya sebagai lembaga konstitusionil yang.

Scroll to Top